Aliansi Masyarakat Perantau Desak Transparansi Disdik Sampang Terkait Proyek Seragam Olahraga yang Mandek???

SAMPANG – Ketua Umum Ormas Dewan Pimpinan Pusat Jawa Timur (DPP JATIM)"Aliansi Masyarakat Perantau" (AMP), H. Holis, angkat bicara dan mengecam keras mandeknya realisasi fisik pengadaan 100 set seragam olahraga di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Sorotan tajam ini muncul setelah mencuatnya data bahwa anggaran proyek tersebut telah dicairkan 100 persen sejak Mei 2026, namun wujud fisik seragam masih belum terlihat hingga Oktober 2026.

Berdasarkan dokumen pembayaran yang dihimpun, proyek pengadaan seragam olahraga pria dan wanita ini menelan pagu anggaran sebesar Rp17.427.000. Transaksi pencairan tercatat dengan kode 35.27/04.0/000167/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026 tertanggal 8 Mei 2026, dengan pihak penerima CV Subhan Affandi / PT Sandi Mitra Jasa.

H. Holis menilai keterlambatan yang memakan waktu hampir lima bulan ini tidak masuk akal dan mencederai asas akuntabilitas publik.

"Kami dari Aliansi Masyarakat Perantau sangat menyayangkan ketidakjelasan proyek ini. Duit negara sudah cair seratus persen sejak Mei, tapi sampai Oktober fisik seragamnya masih gelap gulita. Ini bukan sekadar keterlambatan logistik, tapi menyangkut potensi kerugian uang negara," ujar H. Holis dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).

Ia juga menyayangkan sikap pejabat Disdik Sampang yang terkesan menutup diri. Sebelumnya, Sekretaris Disdik Sampang, Raden Roro Dewi Trisna, enggan memberikan penjelasan rinci dan meminta media langsung menanyakannya kepada pucuk pimpinan.

"Sikap saling lempar tanggung jawab birokrasi seperti itu justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada yang tidak beres. Kami mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang untuk segera memberikan klarifikasi jujur ke publik. Di mana posisi barang tersebut sekarang dan kapan akan didistribusikan?" tegas Holis.

Sebagai representasi warga perantau yang aktif mengawal pembangunan di kampung halaman, Aliansi Masyarakat Perantau meminta pihak pengawas internal seperti Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan memeriksa alur pencairan proyek tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang belum memberikan respons resmi terkait mandeknya realisasi pengadaan seragam olahraga yang telah dibayar lunas tersebut. (red)