Wali Kota Eri Imbau Warga Surabaya Jaga KTP, Jangan Dipinjamkan untuk Beli Mobil atau Motor

Lpn.com // SURABAYA _ Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau seluruh warga Kota Pahlawan agar menjaga kerahasiaan dan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Warga diminta tidak meminjamkan identitas kependudukan kepada pihak lain, khususnya untuk keperluan pembelian kendaraan bermotor maupun barang bernilai tinggi.

Imbauan tersebut disampaikan Eri sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan program bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial (perlinsos) benar-benar diterima warga yang membutuhkan.

Eri mengatakan, dalam proses penelusuran data perlinsos di lapangan, petugas menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi warga dengan data kepemilikan aset yang tercatat dalam sistem.

Sejumlah warga yang secara faktual tergolong kurang mampu justru tercatat memiliki kendaraan bermotor atau mobil. Setelah dilakukan klarifikasi, ditemukan bahwa sebagian data kepemilikan aset tersebut menggunakan identitas warga lain.

“Banyak nama yang digunakan (mencatatkan aset) yang sebenarnya tidak memiliki mobil atau motor. Setelah diklarifikasi, warga yang bersangkutan mengaku KTP-nya dipinjam oleh orang lain,” ujar Eri, Senin (5/10/2026).

Karena itu, ia meminta masyarakat Surabaya lebih berhati-hati menjaga dokumen kependudukan.

“Nyuwun tulung warga Suroboyo, KTP-nya jangan dipinjamkan untuk pembelian mobil atau motor,” tegasnya.

Selain mengingatkan warga menjaga KTP, Pemkot Surabaya juga melakukan penyesuaian dalam menentukan prioritas penerima bansos.

Menurut Eri, penentuan penerima bantuan tidak lagi semata-mata mengacu pada data desil. Pemkot kini mendorong penentuan prioritas berdasarkan kondisi ekonomi aktual warga melalui musyawarah di tingkat RT.

Dalam proses tersebut, Pemkot melibatkan lurah, camat, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta sedikitnya tiga perempat warga di wilayah RT setempat.

Mereka bersama-sama melakukan verifikasi terhadap kondisi ekonomi warga untuk menentukan siapa yang masuk kategori prioritas pertama, kedua, dan ketiga.

“Jadi sekarang Surabaya tidak lagi melihat desil, tetapi kita menentukan prioritas 1, 2, dan 3 secara bersama-sama. Yang menentukan bukan hanya Pemkot, tapi seluruh warga di RT tersebut,” jelas Eri.

Ia mencontohkan warga lanjut usia (lansia) yang hidup sendiri, tidak memiliki aset, dan belum pernah mendapatkan bantuan dapat menjadi salah satu kelompok yang ditempatkan sebagai prioritas utama.

“Warga sendiri yang akan melihat dan menentukan, misalnya mana lansia yang belum dapat bantuan sama sekali dan tidak punya apa-apa, itu yang jadi prioritas pertama,” katanya.

Eri berharap pendekatan berbasis masyarakat tersebut dapat memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian antarwarga melalui konsep Kampung Pancasila.

Ia meminta masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut mengawasi agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.

Warga juga didorong memanfaatkan kanal pengaduan maupun fitur pengecekan yang tersedia, termasuk aplikasi Cek Wargaku, untuk menyampaikan informasi apabila menemukan persoalan terkait data maupun penyaluran bantuan.

“Ayo kita mulai lagi agar bantuan tepat sasaran. KTP-ne tulung dijogo, ojo disilihno gawe tuku mobil. Mari kita pastikan bantuan ini benar-benar jatuh ke tangan warga yang membutuhkan,” pungkasnya.

(Red)