Gedor Kejati Jatim dan Pemkot Surabaya, CaKrA Muda Indonesia Desak Usut Tuntas Kasus Gratifikasi & TPPU

SURABAYA° Lpn.com _ Suara tuntutan transparansi dan penegakan hukum menggema di Kota Pahlawan. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam CaKrA Muda Indonesia menggelar aksi demonstrasi beruntun di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dan Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada Kamis (22/10/2026).

​Massa mendesak aparat penegak hukum (APH) bergerak cepat dan tegas untuk mengembangkan usutan kasus dugaan gratifikasi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang disinyalir menyeret mantan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, mulai dari eks Kepala Dinas hingga Kepala Bidang (Kabid).

Mendesak Langkah Tegas Kejati Jatim

​Dalam orasinya, CaKrA Muda Indonesia meminta Kejati Jatim tidak ragu melangkah ke tahap penyelidikan dan penyidikan secara mendalam sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

​Founder CaKrA Muda Indonesia, Abdul Aziz, menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini merupakan wujud nyata kontrol sosial masyarakat demi menjaga integritas penyelenggaraan pemerintah daerah.

​"Langkah ini adalah bentuk pengawalan kami sebagai masyarakat. Penegakan hukum yang transparan dan profesional sangat mutlak diperlukan agar setiap indikasi penyimpangan tidak menguap begitu saja," tegas Aziz di sela-sela aksi.

Soroti Ketimpangan Sosial, Minta Evaluasi Total Kepemimpinan Wali Kota

​Tidak hanya membendung praktik rasuah, CaKrA Muda Indonesia juga mengarahkan sorotannya pada kinerja kepemimpinan Wali Kota Surabaya saat ini. Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap jalannya program-program pemerintah kota yang dinilai belum optimal dan kerap menyisakan persoalan di lapangan.

​Aziz menggarisbawahi pentingnya mengukur sejauh mana dampak riil dari kebijakan yang direncanakan terhadap kehidupan masyarakat bawah, khususnya pada sektor-sektor vital.

​"Evaluasi total terhadap kepemimpinan Wali Kota Surabaya sangat penting, terutama menyangkut program-program yang mangkrak serta persoalan ketimpangan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan yang masih dirasakan warga," ujar Aziz.

Dorong Transparansi dan Perbaikan Pelayanan Publik

​Aksi unjuk rasa ini menjadi panggung penyampaian aspirasi agar Pemkot Surabaya terus membenahi tata kelola pemerintahan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan internal yang ketat.

​CaKrA Muda Indonesia berharap Kejati Jatim segera menelaah laporan maupun bukti-bukti yang ada untuk mengusut dugaan keterlibatan mantan pejabat daerah. Di sisi lain, momentum evaluasi ini diharapkan mampu memicu pembenahan substansial pada kualitas pelayanan publik di Kota Surabaya, khususnya agar akses kesehatan dan pendidikan yang layak dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

(Basri)